Pemerintah Restui LPI

Pemerintah Restui LPI
akarta - Keberadaan Liga Primer Indonesia dianggap menyalahi aturan yang berlaku oleh PSSI. Pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng tidak keberatan dengan LPI selama tetap independen dalam pendanaan.

"Kalau ada orang mau bikin turnamen sepakbola, ya silakan. Selama dengan biaya sendiri dan tidak minta pendanaan pemerintah, bisa saja saya pikir," ujar Andi di kantor Menkokesra, Jakarta, Selasa (3/1/2011).

Andi melanjutkan, rujukan pemerintah dalam pelaksanaan sebuah turnamen olahraga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007. PP tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

"Undang-undang tersebut juga mengatur soal penontonnya, penjualan tiketnya. Jadi itu rujukannya, apakah sudah memenuhi syarat dan kriteria disitu belum," kata Andi.

Sedangkan terkait dengan adanya konflik antara PSSI dengan LPI, Andi berpendapat, kedua belah pihak sebetulnya bukan terlibat dalam konflik yang serius. AMenurutnya solusi yang terbaik untuk dapat keluar dari konflik tesrebut adalah komunikasi secara intens.

"Saya pikir tinggal perlu komunikasi saja. kita lakukan mediasi jelaskan aturannya seperti apa," tandasnya.

Sementara itu juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha,mengatakan bahwa Presiden SBY belum menerima permohonan tertulis dari pihak LPI untuk menyaksikan pertandingan pertama di Solo pada 8 Januari. Jadi, belum bisa dipastikan apakah Presiden akan menonton langsung di Stadion Manahan atau tidak.

Mengenai konflik LPI dengan PSSI, Julian mengatakan, "Saya belum mendapat pengarahan soal itu." ( a2s / krs )